Keadilan Tidak Boleh Mati

Tiada hidup yang kekal tiada salah yang tak termaafkan. Innalillahi wa inna ilaihi raajiuun. Selamat Jalan Pak Harto…

Sang Bapak Pembangunan H.M. Soeharto telah meninggal dunia pukul 13.10 WIB, Minggu, 27 Januari 2008 pada usia 87 tahun di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta. Saya sebagai pribadi Muslim menyatakan belasungkawa atas wafatnya Pak Harto, memaafkan beliau dan mendoakan agar segala kesalahannya di masa lalu dapat diampuni oleh Allah Yang Maha Kuasa. Beliau memang pantas mendapatkan penghormatan yang layak dari bangsa Indonesia, sebab beliau pernah membuat bangsa ini mengalami masa kejayaan emas yang sangat disegani oleh rakyat juga masyarakat di dunia. Tetapi, disisi lain saya sebagai warga negara yang berazaskan hukum merasa keadilan di negara ini tidak boleh ikut-ikutan sakit keras, lumpuh, sekarat, apalagi sampai mati.

Pada saat Pak Harto sakit keras, muncul berbagai macam upaya untuk “mematikan” keadilan dan hukum. Beberapa minggu lalu, Wapres yang juga Ketum DPP Partai Golkar pernah mengatakan begini, “Soeharto tidak bisa diadili”. Tentu saja JK, Partai Golkar dan kroni-kroni Pak Harto meminta agar semua kasus yang menimpa Pak Harto dihentikan, karena merasa berutang budi secara politik dan ekonomi terhadapnya. Sewaktu Presiden SBY berada di Kualalumpur, beliau pun pernah memerintahkan Jaksa Agung, Hendarman Supandji, menawarkan kepada keluarga Cendana untuk menyelesaikan kasus Pak Harto diluar pengadilan.

Bila proses keadilan dilakukan di luar pengadilan, berarti Presiden telah mengingkari Indonesia sebagai Negara Hukum (rechstaat). Juga mengingkari ketetapan-ketetapan hukum yang telah dibuat oleh MPR. Dengan begitu apabila semua perkara pidana dan perdata yang menyangkut Pak Harto beserta kroninya semasa Orde Baru dihapus, berarti Pak Harto dan Pelaku lainnya bebas tanpa hukuman sedikit pun.

Rezim totaliter Orba pada zaman dulu dibangun diatas dua fondasi musuh utama demokrasi. Pertama, kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedua, kejahatan KKN. Masih ingatkah anda tragedi-tragedi bersejarah sepanjang 32 tahun kekuasaan Pak Harto di zaman Orde Baru? Seperti Peristiwa 1965, penembakan misterius, Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, Talang Sari, Tanjung Priok, Kasus 27 Juli, penjajahan Timor Timur, kerusuhan Trisakti 12 Mei 1998. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang tak bisa dihapuskan di luar pengadilan, kadaluarsa ataupun pelakunya bebas tanpa hukuman. Semua kasus dibawah kekuasaan Pak Harto di zaman Orba harus berlanjut, meski Pak Harto sudah meninggal dunia. Mengapa?

Sebagai gambaran yang bisa dijadikan pertimbangan untuk melihat kasus ini adalah kasus Korea. Korea berani mengambil langkah hukum dengan mengadili dua mantan presidennya, yakni Chun Doo-Hwan dan Roh Tae-Woo. Chun divonis hukuman mati atas tuduhan kudeta pada 1979, sedang Roh divonis 22 tahun penjara atas tuduhan pembantaian di Kwanju pada 1980. Tetapi, setelah dua mantan presiden ini diadili dan mendapatkan status hukum yang jelas, Presiden Korea yang berkuasa saat itu, Kim Dae-Jung, mengambil langkah berani dengan mengampuni keduanya.

Mengapa Korea berani mengambil langkah yang bagi bangsa Indonesia sangat sulit dilaksanakan?

Salah satu faktor yang menyebabkan bangsa Korea bisa keluar dari krisis, lalu bisa mencapai kembali laju pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan adalah cara bangsa Korea memberlakukan hukum terhadap mantan pemimpin mereka yang dinilai korup. Bangsa Korea menghukum pejabat yang korup tanpa pandang bulu. Ini yang membantu keyakinan orang Korea bahwa ada hukum yang melindungi sepak terjang mereka. Namun, kepada para pemimpin yang dinilai berjasa bagi bangsanya, maka diambillah tindakan politik seperti diatas yang sangat cantik demi masa depan bangsa Korea.

Contoh terakhir, Cile. Pemerintahan Michel Bachelet 4 Oktober 2007, menangkap isteri Jenderal (purn) Augusto Pinochet, Lucia Hiriart (84) dan lima anaknya, serta satu pengacara dan tiga pensiunan jenderal. Yaitu Jorge Ballerino, Guillermo Garin dan Hector Letelier, juga 13 pengikut utama Pinochet untuk kejahatan korupsi Pinochet (1973-1990) yang sebesar 27 juta dolar AS saja membuat Cile hampir putus asa. Setelah tiga presiden selama 16 tahun sebelum Bachelet, tak ada yang berani untuk mengusutnya. Tetapi pengadilan korupsi dibawah pemerintahan Bachelet tetap berjalan walaupun Pinochet telah mati, dengan menghukum isteri dan lima anak-anaknya sesuai hukum yang berlaku.

Demikian pula dengan kasus korupsi Soeharto, keluarga dan kroninya, tak bisa dihentikan walaupun Soeharto meninggal dunia. Padahal Soeharto menurut PBB dalam program Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative adalah pemimpin terkorup di dunia dengan “harta korupsi” sekitar 15 miliar-35 miliar dolar AS, yang dikelola oleh Soeharto, Inc (klik www.soehartoincbuster.org).

Presiden SBY pernah berjanji akan meminta keterangan kepada Presiden Bank Dunia Robert Zoellick pada Sidang Umum PBB 22-26 September di New York. Hasilnya nol besar, karena tak ada pembicaraan dan program SBY untuk menindaklanjuti StAR Initiative PBB. Presiden SBY hanya menebar janji tanpa bukti, karena niat utamanya ternyata agar semua kasus Soeharto selesai di luar pengadilan. Bila memang itu terjadi, maka keadilan dan hukum akan mati dibunuh serentak!

Haruskah kita berkabung lagi dan tambah sedih karena keadilan tak akan menyertai kehidupan negara ini? Tak bisa dibayangkan bagaimana jadinya kehidupan bangsa Indonesia tanpa keadilan. Keadilan yang taat dan patuh menjalankan tugasnya tanpa pandang bulu untuk melindungi keamanan dan kenyamanan hidup kita.

Tidak ada salahnya bangsa Indonesia belajar dari pengalaman negara-negara lain yang memiliki persoalan hampir mirip dengan negara kita. Memang, ada satu hal yang menjadi syarat untuk bisa melihat pengalaman bangsa lain, yaitu menanggalkan ketakutan-ketakutan akan dicap tidak populer dan kekhawatiran dimusuhi oleh kelompok-kelompok yang tidak senang atas kebijakan yang akan diambil. Toh, sampe sekarang kita tidak tahu pasti siapa yang pro dan kontra atas kebijakan hukum yang akan diambil pemerintah. Yang lebih tepat adalah menyandarkan cara pandang kita pada hati nurani, akal sehat dan hukum kita.

Sungguh keadilan akan terus hidup dan bermakna bila diperjuangankan secara bersama-sama, tentunya tanpa dibumbui dengan tindakan anarkis yang justru akan merugikan diri kita sendiri. Walaupun di seberang sana penguasa dan tethek bengheknya berusaha membunuh keadilan berkali-kali dengan cara-cara yang tak bisa kita duga.

Keadilan tidak boleh mati!

11 responses to “Keadilan Tidak Boleh Mati

  1. Tegakkan keadilan…!!!!

  2. HIDUP KEADILAN…!!! HIDUP!!!

    *semangat tersulut oleh Ina*
    😀

  3. Klo orangnya dah berpulang gmana cara mengadilinya???

  4. selidiki, usut tuntas dan adili orang2 yang terkait dengan kasus Soeharto. Pak Harto memang sudah berpulang, tetapi warisan “kejahatan”-nya harus ada yang bertanggung jawab. siapapun orangnya.

    tujuannya, jelas untuk menegakkan keadilan!

  5. kasus pidana-a emng gak bs diadili lg..
    tp kasus perdata-a bs dilimpahkan ke ahli waris-a tuh..

    yup, keadilan tdk boleh mati!!!
    *idupin lg pake CPR, halah..*:mrgreen:

  6. ga bakalan mudah sih
    tapi mesti dicoba terus

  7. Rebut aja aset Soeharto…. (emang bisa ya???)
    Katanya mencapai ratusan trilyun rupiah loh…!!

    Sekarang mungkin para konco2 Soeharto sedang berharap agar penyidikan atas Soeharto dihentikan….. Ya,, agar mereka juga bisa selamat. Salah satu tokoh yang sangat menganjurkan untuk memberi maaf adalah Jusuf Kalla.

  8. #deethalsya
    kasus pidananya memang udah otomatis ditutup begitu Pak Harto berpulang, tapi kasus perdatanya wajib ditanggung oleh ahli waris dan konco-konconya.

    *teken terus dada keadilan, biar bisa napas terus. klo masih pengap2, CPR-nya harus dari mulut ke mulut, deet..:mrgreen: yahahaa*

    #caplang[dot]net
    disinilah kita menunggu keputusan dengan H2C dari pihak berwenang.. apakah yang akan dilakukan oleh pemerintah?

    *coming soon…*
    🙄

    #purnama
    bukan ratusan trilyun rupiah lagi, bro.. ratusan trilyunnya udah berton-ton!!
    kalo saja aset yang disembunyikan oleh Soeharto dan kroni2nya ditemukan dan dikembalikan ke rakyat. mungkin perekonimian indonesia bisa merangkak naik menuju sejahtera.

    sudah barang tentu mereka khwatir apabila hukum ditegakkan.

  9. @ adit-nya niez

    Karena orangnya sudah mati, maka sejarahlah yang akan mengadilinya; baik dalam bentuk buku dan publikasi, maupun kesan-kesan di hati semua orang yang belum lupa ingatan.

    Dalam “pengadilan” sejarah, yang diperiksa bukanlah kehidupan pribadinya Soeharto, misalnya apakah dia pernah selingkuh atau selamanya setia pada isterinya, bukan itu. Yang “diadili” adalah bagaimana Soeharto menjalankan amanat rakyat, dalam bentuk jabatan dan kekuasaan yang dijalankannya selama 32 tahun memimpin rakyat Indonesia. Jelasnya, pertanggung jawabannya pada rakyatlah yang akan diadili oleh sejarah, dalam bentuk pemaparan fakta-fakta dan kesimpulan-kesimpulan.

    Memetakan sejarah kediktatoran Soeharto adalah bagian dari penegakan keadilan, dalam arti menghormati hak rakyat Indonesia untuk mengetahu kebenaran sejarah –dimana sebagian besar rakyat diposisikan sebagai objek atau korban.

    Merdeka!

  10. Bagi yang mungkin berminat, di blogku ada artikel terbaru mengenai SOeharto, dengan judul :Soeharto, Pahlawan atau Penghianat Bangsa?”

    Baca di : http://ayomerdeka.wordpress.com/

    Terima kasih

    MERDEKA!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s